Tugas Pokok dan Fungsi

  1. Latar Belakang

 

Maksud disusunnya LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2021 adalah sebagai bahan bagi pihak- pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang dan memberikan gambaran penerapan prinsip- prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Tujuan disusunnya LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2021 adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Kinerja Tahunan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang.

 

  1. Tugas dan Fungsi OPD

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus merupakan perangkat daerah yang mengampu pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenagan daerah. Pengelompokan organisasi perangkat daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi  yang  terdiri  atas  5  (lima)  elemen,  yaitu  kepala  daerah,

 

sekretaris daerah, dinas daerah, badan/fungsi penunjang, dan staf pendukung.

Ketentuan tersebut di atas selanjutnya ditindaklanjuti di setiap daerah kabupaten/kota, dimana untuk Kabupaten Kudus ditindaklanjuti melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah, dan tidak berkaitan dengan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara). Guna melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Pemerintah Kabupaten Kudus telah membentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus merupakan dinas tipe B, dimana termasuk kategori memiliki beban kerja sedang.

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka organisasi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus yang diatur dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan  atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai lagi sehingga diganti dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus.

Di dalam Bab III Pasal 4 s.d pasal 5 mengatur tentang tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus.

 

  1. Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam pasal 4 yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

  1. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus menyelenggarakan fungsi (pasal 5) :

  1. perumusan kebijakan   Daerah   di   bidang   kependudukan    dan pencatatan sipil ;
  2. penetapan kebijakan    teknis   di   bidang    kependudukan    dan pencatatan sipil;
  3. pengoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  4. penyelenggaraan kebijakan,   program   dan   kegiatan   di   bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  5. pengendalian dan   pelaporan   di   bidang   kependudukan    dan pencatatan sipil;
  6. penyelenggaraan administrasi dinas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  7. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan dinas; dan
  8. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.