Jenis Pelayanan : Pelayanan Pencatatan Kelahiran
| No. | Komponen | URAIAN | |
| 1. | Dasar Hukum | 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 4. Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan 5. Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring 6. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 7. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Kudus Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. |
|
| 2. | Persyaratan pelayanan | 1. Surat Keterangan Kelahiran
2. Fotocopy Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan/bukti lain perkawinan orang tua yang syah (khusus pengajuan pencatatan kelahiran bagi anak pertama dibubuhkan legalisir oleh pejabat yang berwenang) atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 3. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP-el |
|
| 3. | Sistem, mekanisme dan prosedur | 1. Pemohon mengajukan permohonan kepada petugas dengan mengisi formulir yang telah disediakan dilampiri dengan syarat-syarat yang telah ditentukan
2. Petugas melakukan registrasi berkas pemohon, verifikasi, validasi dan/ perekaman data pelaporan dalam basis data kependudukan 3. Petugas mencetak, verifikasi, validasi, menerbitkan, mengagenda dan mendistribusikan dokumen pelayanan pencatatan sipil dan/ pendaftaran penduduk kepada pemohon 4. Petugas mengarsip berkas persyaratan pemohon dan arsip pelayanan kependudukan |
|
| 4. | Jangka waktu penyelesaian | Maksimal 1 x 24 jam setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar | |
| 5. | Biaya/tariff | Gratis | |
| 6. | Produk pelayanan | Register Kelahiran, Kutipan Akta Kelahiran, dan/ Kartu Keluarga/ Kartu Identitas Anak (KIA) | |
| 7. | Sarana prasarana dan/ atau fasilitas | Meja, kursi, alat tulis, ruang tunggu, komputer, printer, formulir pengajuan pelayanan administrasi kependudukan, internet dan jaringan | |
| 8. | Kompetensi pelaksana | – Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi IT
– Pendidikan Minimal SLTA – Bersikap sopan, disiplin, ramah, teliti dan bertanggung jawab |
|
| 9. | Pengawasan | 1. Sistem pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasan tidak langsung;
2. Pengawasan dari Inspektorat Kab. Kudus; 3. Pengawasan dari masyarakat. |
|
| 10. | Penanganan, pengaduan, saran dan masukan | – Kotak Pengaduan
– WhatsApp (WA) Pengaduan – Media Sosial (FB, FP, Twitter, Instagram) |
– E-mail
– WhatsApp gateway – Website:www.dukcapil.kuduskab.go.id – Petugas Pengaduan Pelayanan – Petugas Helpdesk |
| 11. | Jumlah pelaksana | 4 orang (1 orang Register, 1 orang Operator SIAK, 1 orang Subkoordinator/Kepala Bidang, 1 orang Kepala Dinas) | |
| 12. | Jaminan pelayanan | Adanya SOP Pencatatan Kelahiran No. 067.2/001/CAPIL/2021 | |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | 1. Pelayanan tidak dipungut biaya/gratis
2. Tempat pelayanan yang representatif (tempat parkir, ruang tunggu ber-AC, bilik laktasi, toilet, petugas pengaduan/helpdesk, ruang bermain anak, mushola) 3. Rahasia data kependudukan penduduk terjamin |
|
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana | 1. Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Apabila terdapat kesalahan dalam penerbitan dokumen kependudukan karena kesalahan pemohon maka harus mengulangi pembetulan berkas persyaratan dan mengulangi proses dari awal 3. Dilaksanakan survey IKM. |
|